TARGET SELESAI TEPAT WAKTU, KPH SULIGI BATU GAJAH BENTUK TIM PENYUSUN RPHJP

Pengusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH Suligi Batu Gajah Unit XVI Suligi ditargetkan selesai tepat waktu, yakni Mei 2018. Untuk itu, KPH Suligi Batu Gajah membentuk beberapa tim penyusunan RPHJP.

Penyusunan RPHJP dikerjakan secara tim, terdiri dari PNS dan Bakti Rimbawan KPH Suligi Batu Gajah. Masing-masing tim memiliki tugas yang berbeda seperti mengumpulkan data, survey kelapangan dan lainnya yang berhubungan dengan RPHJP.

Penyusunan RPHJP KPH Suligi Batu Gajah difokuskan pada Unit XVI Suligi, yang berada pada 4 Kecamatan, yaitu XIII Koto Kampar, Tandun, Rokan IV Koto dan Pendalian IV Koto.          

Pada Unit XVI Suligi mempunyai beberapa potensi jasa lingkungan seperti, gua, air terjun, pemandian air panas, Suligi Hill atau yang biasa disebut negri di atas awan, dan berbagai potensi lainnya.

Tim Penyusunan RPHJP KPH Suligi Batu Gajah, Jumat (27/04/2018) mengadakan diskusi di Ruang Gaharu KPH Suligi Batu Gajah, diskusi ini berterkaitan dengan penyelesaian RPHJP. Pada rapat ini seluruh PNS maupun Bakti Rimbawan terlihat fokus dan serius untuk membahas penyusunan RPHJP Suligi Batu Gajah, Unit XVI Suligi.

PERCEPATAN PENETAPAN HUTAN ADAT DAN REGISTRASI MASYARAKAT HUTAN ADAT

Kepala KPH Suligi Batu Gajah dan Kepala Seksi (Kasi) Perlindungan dan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, Farma Yuniandra menghadiri rapat percepatan penetapan hutan adat, sistem registrasi masyarakat hutan adat dan inisiasi pembembentukan tim verifikasi Kabupaten Kampar.

Rapat ini dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Cokro Aminoto, dan kata sambutan dari Sekretariat Daerah (Sekda) Kab. Kampar, Yusri.  Pada rapat ini, juga turut mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kab. Kampar, Lembaga Adat Kampar, Camat, Aman Kampar, Yayasan Pelopor, WRI dan instansi terkait lainnya.

Kementrian LHK yang diwakili oleh Prasetyo dan Erni dari P3E Sumatra, sebagai narasumber pada rapat tersebut.

Pembentukan tim verifikasi ini, berdasarkan Keputusan Bupati Kampar, tentang tim verifikasi penetapan masyarakat hukum adat, wilayah adat dan hutan di Kabupaten Kampar.

Dari Keputusan Bupati, untuk penetapan hutan adat dan registrasi masyarakat adat harus mempertimbangkan kondisi masyarakat hutan adat, hukum adat, wilayah adat dan hutan adat, serta letak dan luas hutan adat. Selain itu rekomendasi terkait penetapan masyarakat hukum adat, wilayah adat dan hutan adat.

Kawasan hutan kenegarian di Kabupaten Kampar dengan luas 1019 ha yang berada pada enam desa yaitu, Petapahan, Padang Mutung, Rumbio, Kampar, Koto Perambahan, dan Pasir Sialang.

KPH SULIGI BATU GAJAH KEMBANGKAN PERHUTANAN SOSIAL POLA KEMITRAAN JASLING

KPH Suligi Batu Gajah akan membentuk perhutanan sosial dengan pola kemitraan jasa lingkungan (Jasling), salah satu diantaranya melalui program kemitraan yang dibina seperti Ulu Kasok. Hal tersebut disampaikan oleh kepala KPH Suligi Batu Gajah, Alwamen, S.Hut, M.Si. Hal itu disampaikan saat memimpin rapat di ruang Cendana KPH Suligi Batu Gajah, Senin (23/04/2018).

"Kegiatan untuk kedepannya kita fokus pada pengembangan perhutanan sosial dengan pola kemitraan jasa lingkungan, salah satunya adalah Ulu Kasok yang berada di desa Pulau Gadang", ujar Alwamen.

Dirinya juga menyebutkan, selain Ulu Kasok, Negeri Diatas Awan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), juga akan dibentuk kemitran dan pembinaan jasa lingkungan. 

"Perhutanan sosial pola kemitraan jasling, seperti ulu kasok, negeri di atas awan dan jasling lainnya. kita menginginkan anggota dari perhutanan sosial itu merupakan masyarakat lokal", imbuhnya.

Lebih lanjut Kepala KPH Suligi Batu Gajah menuturkan, perhutanan sosial merupakan salah satu program KPH Suligi Batu Gajah, yang merupakan suatu tantangan karena KPH Suligi Batu Gajah merupakan salah satu KPH yang baru, dan pertama kali melakukan program ini.

"Semoga kita bisa bekerja dengan baik, walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas mari kita laksanakan pekerjaan ini dengan baik", harapnya.